ACEH SINGKIL, wartapolri.com ~ Langkah hukum Harian, anggota DPRK Aceh Singkil, dalam mempertahankan posisinya kian terjepit. Gugatan yang ia layangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh terkait proses Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Partai Amanat Nasional (PAN) resmi ditolak oleh majelis hakim.

Penolakan ini menyusul kegagalan serupa yang dialami Harian di PN Singkil sebelumnya. Pemecatan dan pengusulan PAW terhadap Harian tersebut merupakan sanksi tegas atas dugaan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, yakni terkait dugaan pelanggaran norma kesusilaan.
Kuasa hukum DPP PAN, DPW PAN Aceh, dan DPD PAN Aceh Singkil, Muhamad Nasir, mengonfirmasi putusan tersebut. Menyikapi kekalahan di pengadilan tingkat pertama, Harian kini menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang didaftarkan pada 16 November 2026.
“Gugatan Harian ditolak oleh PN Banda Aceh,” ujar Muhamad Nasir saat memberikan keterangan di Maktuan Kopi, Lae Butar, Gunung Meriah, Kamis (19/11/2026).
Nasir membeberkan bahwa mekanisme hukum kasasi saat ini tengah berjalan sesuai batas waktu yang telah ditentukan:
Tenggat Memori Kasasi: Pemohon memiliki waktu 14 hari (16–29 November 2026) untuk menyerahkan memori kasasi atau nota keberatan.
Hak Tanggapan Tergugat: Pihak PAN (DPD, DPW, hingga DPP) berhak menyusun dan menyampaikan kontra-memori kasasi.
Proses Pengadilan MA: Berkas selanjutnya akan dikirim ke Mahkamah Agung, yang memiliki tenggat waktu 30 hari untuk mengadili perkara terhitung sejak nomor register perkara diterbitkan.
Tegaskan Tak Ada Peluang PK
Lebih lanjut, Nasir menegaskan bahwa perkara perselisihan internal partai politik memiliki aturan main yang berbeda dengan sengketa perdata umum. Kasasi ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum pamungkas.
“Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung ini adalah langkah terakhir, sifatnya final dan mengikat (inkracht). Khusus sengketa partai politik, tidak ada yang namanya Peninjauan Kembali (PK). Kalaupun dipaksakan diajukan, jangankan diperiksa, berkasnya saja tidak akan diterima,” tegas Nasir.
Putusan kasasi MA nantinya bersifat mengikat secara penuh, sehingga seluruh pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) wajib melaksanakan putusan tersebut untuk mengeksekusi proses PAW.
DPD PAN Aceh Singkil Tegak Lurus Putusan Pusat
Di sisi internal partai, DPD PAN Aceh Singkil menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan proses pergantian kursi legislatif tersebut dengan berpatokan pada instruksi pengurus pusat.
Ketua DPD PAN Aceh Singkil, dr. Al Hilal, memastikan bahwa struktur daerah akan tunduk sepenuhnya pada ketetapan partai.
“Yang jelas kita menunggu keputusan DPP. Apa kata DPP, itu yang kita ikuti,” pungkas dr. Al Hilal.{*}
{Kh Sakda}

