Aceh Singkil, wartapolro.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai akan lebih efektif, efisien, dan mudah diawasi apabila pengelolaannya dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan dukungan dapur yang memenuhi standar, tenaga kerja, serta ahli gizi.
Pandangan tersebut disampaikan Mustafa Kamal, S.H.I, sebagai Pemerhati dan eks Koordinator Pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sosial. Menurutnya, pengelolaan MBG melalui SPPG memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi pengawasan kualitas makanan, pemenuhan kandungan gizi, penyerapan tenaga kerja, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
“Kalau MBG dikelola melalui SPPG, prosesnya lebih terstruktur. Ada dapur, tenaga kerja yang terserap, ahli gizi, serta mekanisme pelaporan yang seharusnya lebih mudah dipantau,” ujar Mustafa Kamal Jumat (11/09/2026).
Ia menilai, apabila program MBG diserahkan kepada kantin sekolah atau dikelola langsung oleh pihak sekolah, perlu ada pengawasan yang sangat ketat. Sebab, menurutnya, terdapat sejumlah risiko yang harus diantisipasi, mulai dari keamanan pangan, potensi keracunan, kualitas bahan makanan, hingga kecukupan kandungan gizi.
“Bukan berarti pihak sekolah tidak mampu, tetapi program sebesar MBG membutuhkan standar pengelolaan yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat. Jangan sampai aspek kesehatan dan gizi anak justru menjadi persoalan,” katanya.
Selain aspek kesehatan, Mustafa Kamal juga menyoroti akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat tanpa sistem pelaporan yang seragam dan terukur, semakin besar pula tantangan untuk memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan agar mekanisme pengelolaan MBG oleh wali murid tidak dilakukan tanpa aturan, dasar hukum, dan pengawasan yang jelas.
“Kalau mekanismenya berupa dana yang ditransfer langsung kepada wali murid untuk kemudian dikelola sendiri, harus dipastikan dulu dasar hukum, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengawasannya. Jangan sampai program pemenuhan gizi berubah menjadi mekanisme penyaluran dana yang sulit dikontrol,” tegasnya.
Menurut Mustafa Kamal, pemerintah perlu memastikan MBG tetap berorientasi pada pemenuhan gizi anak, bukan semata-mata pada penyaluran anggaran.
“Yang harus menjadi prioritas adalah anak mendapatkan makanan yang aman, bergizi, tepat sasaran dan berkualitas. Di sisi lain, pengelolaan anggarannya juga harus transparan dan dapat diaudit,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi dan menetapkan pola pengelolaan MBG yang paling efektif dengan mengedepankan standar keamanan pangan, keterlibatan ahli gizi, efisiensi anggaran, penyerapan tenaga kerja lokal, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. (BS)
