Subulussalam, wartapolri.com ~ Isu kisruh lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat kembali menjadi sorotan serius di Aceh. Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Hamzah Sulaiman SH, turut menyuarakan urgensi penyelesaian konflik tersebut saat menghadiri undangan Wali Kota Subulussalam dan menyambut Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAM) DPR RI. Pertemuan penting ini berlangsung di kantor Wali Kota Subulussalam pada Senin, 17 November 2025.
Kedatangan Ketua BAM DPR RI ke Subulussalam tidak hanya untuk berdialog dengan masyarakat setempat, namun juga menjadi momentum bagi Wakil Bupati Hamzah Sulaiman untuk menyampaikan permasalahan serupa yang melanda Aceh Singkil. Dalam sesi perbincangan awal yang hangat di ruang kerja Wali Kota Subulussalam, Wakil Bupati Hamzah mengungkapkan bahwa konflik antara perusahaan (PT) dan masyarakat terkait Hak Guna Usaha (HGU) masih menjadi PR besar di wilayahnya, tanpa ada titik terang penyelesaian.
“Kami di Aceh Singkil juga mengalami persoalan serupa. Kisruh PT dengan masyarakat sampai sekarang belum ada titik temu yang konkret,” ujar Wakil Bupati Hamzah dengan nada prihatin.
Beliau menaruh harapan besar pada kehadiran Ketua BAM DPR RI di Subulussalam. Hamzah Sulaiman berharap, dengan turun langsungnya pihak DPR RI ke lapangan, masalah HGU yang sudah berlarut-larut ini dapat segera menemukan jalan keluar, tidak hanya untuk masyarakat Subulussalam, tetapi juga menjadi preseden positif bagi penyelesaian kasus-kasus serupa, khususnya di Aceh Singkil.
“Harapan kami, dengan kehadiran Bapak di Subulussalam ini, konflik berkepanjangan ini dapat secepatnya diselesaikan. Terutama kasus HGU yang sudah turun di lapangan di Subulussalam ini, semoga bisa menjadi awal penyelesaian bagi Aceh Singkil juga,” pungkas Hamzah.
Rencananya, setelah perbincangan awal, rombongan akan melanjutkan pertemuan dengan masyarakat di Oproom Wali Kota Subulussalam, tempat aspirasi dan permasalahan masyarakat terkait lahan akan didengarkan secara langsung oleh perwakilan DPR RI. Kehadiran BAM DPR RI diharapkan dapat membawa angin segar dan solusi konkret bagi masyarakat yang telah lama menanti kepastian hukum atas lahan mereka.{*}
[Khalikul Sakda]
