Banda Aceh, wartapolri.com – Provinsi Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, menyimpan kekayaan alam yang melimpah—dari gas alam, minyak bumi, hingga potensi kelautan dan pertanian.
Namun, di balik kemegahan sumber daya tersebut, masyarakat Aceh masih bergulat dengan ketimpangan ekonomi yang tak kunjung reda.
Menurut Ketua Ormas Warga Bumiputera Provinsi Aceh, Zarkasyi SE,pemerhati ekonomi sosial aceh akar persoalan ini bukan terletak pada kurangnya sumber daya, melainkan pada kepemimpinan daerah yang dinilai abai terhadap kesejahteraan rakyat.
“Siapa pun yang menjabat sebagai gubernur Aceh dari masa ke masa, pola kebijakannya tetap sama,mereka sering lupa bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah memakmurkan rakyatnya,” ujar Zarkasy kepada media lewat HP seluler, jum’at (12/9/2025)
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini mendapatkan status otonomi khusus sebagai bagian dari perjanjian damai Helsinki. Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana otonomi khusus (Otsus) yang mencapai hampir Rp 100 triliun sejak 2008. Namun, alih-alih menjadi katalisator pembangunan, dana tersebut belum mampu mengangkat taraf hidup masyarakat secara merata.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, bahkan menegaskan bahwa akar konflik Aceh bukanlah soal syariat, melainkan ketidakadilan ekonomi. Ia menyoroti bahwa pengelolaan sumber daya alam Aceh belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal, dan banyak sektor industri justru dikuasai oleh tenaga kerja dari luar daerah
Ketimpangan pembangunan antara kota dan kabupaten, serta tarik-menarik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dana Otsus, menjadi faktor penghambat utama. Rekonstruksi pasca-tsunami dan konflik yang terpusat di Banda Aceh juga memperparah ketimpangan layanan publik di daerah pedesaan.
Zarkasyi menekankan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika pemimpin Aceh benar-benar berpihak pada rakyat.
“Otonomi khusus hanya akan menjadi label kosong jika tidak diiringi dengan tata kelola yang bersih dan visi kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
“*Harapan Baru untuk Aceh*
Aceh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami potensi daerah, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk membangun ekonomi rakyat dari akar rumput. Masa depan Aceh tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh keberanian untuk berbenah dan mendengar suara masyarakat.
(Sayid muhammad)
