
Aceh Singkil, wartapolri.com – Pemuda dan masyarakat Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, menyampaikan keprihatinan serius terhadap dugaan buruknya pengelolaan aset dan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mereka menilai bahwa aset yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kini tidak jelas keberadaannya, sehingga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memberikan solusi dan menindaklanjuti masalah ini.
Hilangnya Aset dengan Minim Bukti
Rahman Syafi’i, tokoh pemuda Desa Suka Makmur, mengungkapkan bahwa aset desa yang sebelumnya dikelola oleh BUMDes kini seperti lenyap. Sejumlah laporan juga menunjukkan bahwa aset tersebut diduga berada di rumah beberapa oknum tertentu. Ia menyayangkan minimnya dokumentasi terkait proses serah terima aset saat pergantian kepala desa.
“Serah terima dari kepala desa lama ke Penjabat (Pj) kepala desa memang ada. Namun, dari Pj kepala desa ke kepala desa definitif sekarang tidak ada kejelasan. Apa yang diserahkan hanya pernyataan verbal tanpa bukti fisik yang memadai,” ungkap Rahman, Jumat, 4 April 2025.
Dana Rp200 Juta Tanpa Laporan yang Jelas
Dugaan tidak transparannya penggunaan dana desa sebesar Rp200 juta untuk kegiatan usaha simpan pinjam, kolam tambak ikan, dan depot air juga menjadi sorotan. Dana tersebut gagal memberikan dampak nyata, dan hingga sekarang belum ada laporan terkait perlaksanaan maupun dampak usaha tersebut.
“Kami melihat dana ini tidak pernah dikelola untuk keuntungan masyarakat. Justru kami menduga dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi pengurus lama. Tidak ada laporan keuntungan atau kerugian yang bisa kami verifikasi,” tegas Rahman.
Krisis Pengelolaan Tanpa Pengurus Baru
Warga menyatakan bahwa BUMDes Suka Makmur saat ini terjebak tanpa pengurus aktif. Ketidakjelasan terhadap aset dan dana membuat masyarakat enggan untuk terlibat dan melanjutkan pengelolaannya.
“BUMDes mati suri karena tidak ada warga yang bersedia mengambil tanggung jawab. Masalah ini perlu diselesaikan terlebih dahulu agar pengurus baru bersedia bekerja tanpa bayang-bayang kekacauan sebelumnya,” ujar Rahman.
Mendesak Penyelidikan oleh Aparat
Pemuda dan masyarakat Desa Suka Makmur meminta perhatian dari Inspektorat, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, dan Polres Aceh Singkil. Mereka berharap penyelidikan menyeluruh dilakukan, sehingga aset desa yang hilang dapat dikembalikan dan pengelolaan BUMDes berjalan lebih transparan serta profesional.
“Masalah ini perlu diusut hingga tuntas. Kami mendesak agar semua pihak terkait memberikan perhatian serius agar manfaat BUMDes kembali dirasakan masyarakat,” pungkas Rahman.
Pelajaran Penting di Balik Krisis BUMDes
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan dana dan aset yang transparan serta akuntabel. Pemerintah daerah dan instansi hukum diharapkan mampu menjadikan Desa Suka Makmur sebagai kasus pembelajaran guna memberikan model pengelolaan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.
Laporan : Khalikul Sakda Kabiro Wartapolri.com

