Langsa, wartapolri.com – Belakangan ini, seruan untuk membubarkan DPR RI kembali mencuat dan menjadi bahan bakar bagi provokator yang ingin menggerakkan massa secara anarkis.
Namun, sebelum kita terbawa emosi dan tuntutan yang destruktif, penting bagi masyarakat untuk memahami: tanpa DPR RI, Indonesia bisa kehilangan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi.
Fungsi Vital DPR RI dalam Negara Demokratis
DPR bukan sekadar lembaga formal—ia adalah representasi rakyat yang memiliki tiga fungsi utama:
– Legislasi: Membuat dan mengesahkan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara.
– Anggaran: Menyusun dan menyetujui APBN bersama pemerintah, memastikan uang negara digunakan untuk kepentingan rakyat.
– Pengawasan: Mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk menindaklanjuti laporan pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan oleh aparat.
“Tanpa DPR, siapa yang akan menyuarakan protes atas ketidakadilan yang dialami rakyat? Siapa yang akan menuntut akuntabilitas pemerintah? Siapa yang akan menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan negara?” Ujar Sayid Muhammad pendiri relawan Ormas Syedara Loen NJ lewat whatsapp dgn media ini, senin(1/9/2025)
“Jangan Salahkan Lembaga karena Ulah Oknum” Tambah Sayid Muhammad
“Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa ada oknum anggota DPR yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, menyalahkan seluruh lembaga karena segelintir individu adalah tindakan yang tidak adil dan berbahaya. Kita harus ingat: oknum tersebut terpilih melalui proses demokrasi, dipilih langsung oleh masyarakat di daerah pemilihannya”ungkap Sayid Muhammad itu lagi
“Jika ada kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat, solusinya bukan membubarkan DPR, melainkan:
– Meningkatkan literasi politik masyarakat.
– Mendorong partisipasi aktif dalam pemilu.
– Mengawasi dan mengkritisi kinerja wakil rakyat secara konstruktif.
“*Demokrasi Butuh Perbaikan, Bukan Penghancuran*
Membubarkan DPR bukanlah solusi. Justru itu bisa menjadi awal dari keruntuhan sistem demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Yang kita butuhkan adalah reformasi, transparansi, dan keterlibatan publik yang lebih kuat.”pungkas Sayid Muhammad menutup rilisnya
(Team)
