Langsa, wartapolri.com – Program nasional makan gratis bagi pelajar yang digagas pemerintah menuai sorotan tajam dari masyarakat. Meski bertujuan mulia untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, pelaksanaan program ini dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan penerima manfaat.
Sejumlah insiden di berbagai daerah menunjukkan bahwa makanan yang dibagikan oleh relawan dari badan gizi nasional tidak selalu memenuhi standar keamanan pangan.
Beberapa kasus keracunan massal telah terjadi, bahkan menimbulkan korban jiwa di kalangan pelajar. Hal ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kematian akibat konsumsi makanan dari program pemerintah?
Keluarga korban tentu berhak mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum. Namun hingga kini, mekanisme pertanggungjawaban dalam kasus semacam ini belum sepenuhnya transparan.
“*Masyarakat pun mulai mempertanyakan efektivitas dan keamanan program tersebut*
Sebagai bentuk kepedulian dan aspirasi, banyak pihak mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengalihan program makan gratis ke bentuk bantuan sembako. Dengan memberikan bahan pangan langsung kepada orang tua, mereka dinilai lebih mampu memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka.
Selain itu, bantuan sembako juga dinilai lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga.
Harapan masyarakat sederhana: jika pemerintah benar-benar ingin membantu meringankan kehidupan rakyat, maka program yang dijalankan harus aman, transparan, dan tepat sasaran.
Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama, dan setiap kebijakan harus menjamin hal tersebut tanpa kompromi.
(Sayid muhammad)
